KPK tidak turut menetapkan Wakil Bupati Rejang Lebong Hendri sebagai tersangka. Hendri pun dilepaskan.

"Tidak (jadi tersangka)," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi, Rabu (11/3).

Fitroh menyebut, dari hasil pemeriksaan Gedung Merah Putih KPK, Hendri diduga tidak menerima uang dalam kasus dugaan korupsi suap sejumlah proyek di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, itu.

Adapun sebelumnya, Hendri sempat ditangkap dalam OTT KPK. Saat itu, KPK total menangkan 13 orang. Namun, hanya sembilan yang dibawa ke Jakarta.

Dari hasil pemeriksaan, hanya lima yang dijerat tersangka. Salah satunya yakni Bupati Rejang Lebong M. Fikri Thobari.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kelima tersangka itu terdiri dari tiga pihak pemberi dan dua pihak penerima suap.

"KPK menetapkan lima orang tersangka dalam kegiatan penyelidikan tertutup tersebut,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (10/3) malam. Belum dibeberkan siapa para tersangka lainnya.

Ia menjelaskan, dalam konstruksi perkara sementara, dugaan suap berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

“Ya, salah satu. Dugaan penerimaan yang dilakukan oleh Bupati Rejang Lebong dari para pihak swasta,” ujar Budi.

“Saat ini yang didalami terkait dengan dugaan penerimaan sejumlah uang oleh bupati dari beberapa pihak swasta sebagai pelaksana proyek dalam konstruksi suap ijon proyek,” sambungnya.

Sita Uang Ratusan Juta

Selain mengamankan sejumlah pihak, tim KPK juga menyita sejumlah barang bukti dari operasi tersebut termasuk uang tunai.

“Tim selain mengamankan sejumlah pihak, juga mengamankan barang bukti di antaranya dokumen barang bukti elektronik dan juga uang tunai,” lanjut Budi.

Uang tunai yang disita disebut dalam bentuk rupiah. Namun, KPK belum merinci jumlah uang yang diamankan dari operasi tersebut.

KPK juga melakukan langkah penyelidikan lain, termasuk penyegelan sejumlah ruangan yang berkaitan dengan perkara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Namun, KPK pun belum menjelaskan lebih lanjut perihal itu.

“Ya, tentunya untuk kebutuhan dalam proses penyelidikan ya kan, itu kemudian tim juga melakukan itu,” ungkap Budi.

Tidak terasa, puasa Ramadan tahun ini sudah memasuki minggu-minggu terakhir. Jika diperhatikan, perut tak lagi seberisik saat awal puasa. Malah, ada sesuatu yang terasa berbeda, kepala menjadi lebih jernih dan tubuh terasa jauh lebih ringan. Selama ini, fenomena tersebut sering kali hanya dikaitkan dengan kedamaian spiritual, buah dari disiplin, dan keberhasilan menahan hawa nafsu.

Tentu saja penjelasan itu tidak salah. Namun, dari kacamata sains, ada cerita yang jauh lebih menarik. Diam-diam, jauh di dalam triliunan sel tubuh kita, sedang berlangsung sebuah aktifitas bersih-bersih besar-besaran.

Fenomena ini disebut autophagy. Berasal dari bahasa Yunani, autos (diri sendiri) dan phagein (memakan), artinya secara harfiah adalah sel memakan dirinya sendiri. Terdengar agak menyeramkan, justru inilah salah satu mekanisme pertahanan dan efisiensi paling cerdas yang dirancang oleh tubuh manusia.

Coba bayangkan sebuah kota yang petugas kebersihannya mogok kerja. Dalam hitungan minggu, jalanan pasti lumpuh tertimbun gunungan sampah. Hal serupa bisa terjadi di dalam sel kita. Sel-sel kita memproduksi protein setiap detik. Sayangnya, tidak semua berjalan mulus. Ada protein yang kerjanya sudah selesai dan harus pensiun, ada yang cacat produksi sejak awal, hingga organel (seperti mitokondria) yang sudah menua dan soak. Jika dibiarkan, sampah-sampah mikroskopis ini akan menumpuk dan membuat sel gagal berfungsi.

Di sinilah autophagy turun tangan menjalankan fungsinya untuk kegiatan bersih-bersih. Dia bukan hanya sekadar tukang sapu yang membuang kotoran ke tempat pembuangan akhir, melainkan sebuah sistem daur ulang tingkat tinggi. Komponen-komponen usang di dalam sel yang berserakan tadi dipecah, diekstrak bahan bakunya, lalu dirakit kembali menjadi komponen seluler yang segar.

Tanpa proses ini, sampah seluler akan terus menumpuk dan dapat memicu penyakit. Penyakit Alzheimer dan Parkinson, sangat erat kaitannya dengan penumpukan gumpalan protein rusak di otak yang gagal dibersihkan. Berkat pemetaan rinci mengenai cara kerja autophagy inilah, ilmuwan Jepang Yoshinori Ohsumi diganjar Hadiah Nobel Kedokteran pada 2016. Temuannya sukses merombak total cara dunia medis memandang proses penuaan dan penyakit degeneratif.

Pertanyaannya, di mana letak peran puasa dalam proses ini?

Sel kita tidak menyalakan mode autophagy setiap saat. Sistem daur ulang ini baru aktif secara optimal saat tubuh berada dalam krisis energi. Saat kita makan, kadar gula darah dan insulin melonjak tajam. Tubuh pun masuk ke mode simpan dan bangun. Dalam fase ini, autophagy otomatis tertidur pulas, untuk apa repot-repot merombak dan mendaur ulang barang bekas kalau masih ada bahan baru sedang melimpah ruah?

Namun ceritanya berbalik 180 derajat ketika kita berpuasa. Saat asupan makanan terhenti, gula darah dan insulin merosot. Tubuh mulai mencari sumber energi alternatif. Demi efisiensi, sakelar autophagy pun dinyalakan. Berdasarkan riset, sinyal ini mulai menyala setelah tubuh tidak menerima asupan kalori selama 12 hingga 16 jam.

Pola puasa Ramadan di Indonesia yang rata-rata memakan waktu 12 hingga 14 jam sudah cukup untuk mengaktifkan mekanisme autophagy. Begitu pula dengan tren intermittent fasting (puasa 16 jam, makan 8 jam) yang belakangan viral. Meski sering dipuja-puji di media sosial sekadar sebagai trik menurunkan berat badan, manfaat lainnya justru sangat jauh lebih besar.

Fakta ini membuat kita tersadar, bahwa puasa bukanlah tren kesehatan yang baru. Ramadan telah dijalankan selama lebih dari 1.400 tahun. Tradisi puasa juga mengakar kuat dalam sejarah agama lainnya seperti Kristen, Yahudi, Hindu, dan Buddha. Ritual spiritual kuno ini secara alami telah memicu proses penyembuhan biologis yang kini mati-matian dipelajari oleh dunia medis modern.

Lalu, dampak konkret apa yang didapat oleh tubuh?

Di otak, autophagy rajin menyapu protein abnormal sebelum sempat menggumpal, memberikan petunjuk rasional mengapa puasa sering dikaitkan dengan fungsi kognitif yang lebih tajam. Di ranah sistem imun, sel-sel pertahanan kita menggunakan trik autophagy sebagai benteng lapis kedua untuk menelan dan menghancurkan bakteri serta virus nakal yang berhasil menyusup masuk ke dalam sel. Sementara itu, pada ranah anti-penuaan, studi pada hewan uji menunjukkan bahwa memperkuat mekanisme autophagy mampu memperlambat penuaan dan memperpanjang usia. Meski pada manusia studinya masih terus dikembangkan, arah temuan sains sejauh ini sangat menjanjikan.

Selama ini, kita terlalu sering dicekoki pemahaman bahwa menjadi sehat berarti harus menambahkan sesuatu ke dalam tubuh, seperti menelan suplemen, minum vitamin, atau mengonsumsi berbagai jenis superfood. Padahal, praktik puasa mengingatkan kita pada sebuah realitas, bahwa tubuh manusia memiliki kehebatan luar biasa untuk memperbaiki dirinya sendiri, asalkan ia sesekali diberi jeda untuk beristirahat.

Jadi, saat kepala terasa lebih jernih atau tubuh terasa lebih ringan di penghujung Ramadan ini, itulah nikmat sesungguhnya. Itu bukan semata-mata karena ketenangan batin, melainkan juga bukti nyata bahwa di dalam sana, sel-sel otak kita sedang sibuk beres-beres demi versi diri kita yang lebih segar. Pada akhirnya puasa tidak hanya membuat kita menjadi lebih baik secara spiritual, namun juga membuat kita menjadi lebih baik secara fisik and emosional.

Kabar terkini mengenai dua kapal pertamina yang terhambat di Selat Hormuz menjadi salah satu berita populer kumparanBISNIS sepanjang Senin (9/3).

Selain itu, pemerintah resmi menaikkan tarif tol Batang-Semarang mulai 7 Maret 2026. Untuk lebih jelasnya, berikut rangkuman berita populer tersebut:

Dua Kapal Masih Tertahan di Selat Hormuz, Pertamina Pastikan Kondisi Aman

PT Pertamina International Shipping (PIS) mengatakan masih ada dua kapal tanker pembawa minyak mentah yang terjebak di Selat Hormuz yang diblokade oleh Iran.

Pjs Corporate Secretary, Pertamina International Shipping, Vega Pita, mengatakan dari total 4 unit kapal milik PIS yang beroperasi di kawasan Timur Tengah, dua kapal telah beranjak dari area konflik, yaitu kapal PIS Rinjani dan kapal PIS Paragon.

"Saat ini, terdapat 2 unit kapal yang masih beroperasi di kawasan Timur Tengah yakni VLCC Pertamina Pride dan Gamsunoro yang berada di Teluk Arab. Kapal-kapal ini sedang menunggu situasi aman untuk dapat keluar melalui Selat Hormuz. Keduanya dalam kondisi aman," kata Vega dalam keterangan tertulis, Selasa (10/3).

Kapal Gamsunoro melayani kargo milik konsumen pihak ketiga (third party). Sementara itu, VLCC Pertamina Pride sedang dalam misi mengangkut pasokan minyak mentah (light crude oil) untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.

Tarif Tol Batang-Semarang Resmi Naik Mulai 7 Maret 2026, Ini Rinciannya

PT Jasa Marga (Persero) melalui PT Jasamarga Semarang Batang (JSB), resmi menaikkan tarif tol Batang–Semarang mulai 7 Maret 2026 pukul 00.00 WIB.

Adapun kebijakan ini mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 KPTS/M/2026 tertanggal 7 Januari 2026 tentang penetapan golongan jenis kendaraan bermotor dan penyesuaian tarif pada ruas Tol Semarang–Batang.

JSB menjelaskan penyesuaian tarif tahun 2026 merupakan penyesuaian non-reguler (khusus) yang dilaksanakan berdasarkan hasil studi kelayakan investasi serta evaluasi rencana usaha, dan tidak didasarkan pada inflasi tahunan.

Nantinya, seluruh proses penyesuaian dilakukan dengan tetap mengacu pada ketentuan dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Semarang–Batang.

“JSB berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik melalui pemeliharaan jalan yang optimal, peningkatan mutu konstruksi, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi mendukung perjalanan yang aman dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan,” tulis Jasa Marga di laman Instagram resminya dikutip Selasa (10/3).

Sekretaris Jenderal Partai Golkar M. Sarmuji menyampaikan keprihatinannya atas maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam beberapa waktu terakhir. Ia menilai hal tersebut perlu menjadi bahan refleksi bersama.

Diketahui, KPK telah melancarkan operasi senyap ke sejumlah kepala daerah. Di bulan ini, sudah dua bupati terkena OTT, yakni Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang merupakan kader Golkar dan Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari yang merupakan kader PAN.

Menurut Sarmuji, banyaknya OTT menunjukkan praktik korupsi masih kerap terjadi. Karena itu, perlu dicari akar persoalan agar kasus serupa tidak terus berulang.

“Jadi ini OTT banyak ini, kita harus merefleksikan kenapa kok OTT itu banyak. Kenapa praktik korupsi itu masih sering terjadi,” kata Sarmuji di Jakarta, Selasa (10/3).

Ia menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan terus terjadi. Sarmuji berharap ke depan pemberitaan tentang OTT tidak lagi menjadi hal yang rutin muncul setiap waktu.

“Kan harus direfleksikan supaya kita ini nggak terjebak dalam berita-berita yang tidak menyenangkan. Masa kita saban tahun, saban bulan disuguhi berita OTT terus,” ujarnya.

Sarmuji mengatakan perlu dicari sumber persoalan yang memicu maraknya praktik korupsi. Salah satu kemungkinan yang ia soroti adalah tingginya biaya politik di Indonesia.

“Untuk bisa itu tentu kita harus cari sumber persoalannya itu apa. Pertama, barangkali politik kita terlalu mahal,” kata dia.

Ia juga menyinggung mahalnya biaya kontestasi politik di daerah. Menurutnya, pilkada yang berbiaya tinggi dapat memunculkan berbagai konsekuensi dalam pengelolaan pemerintahan.

“Pilkada kita terlalu mahal. Mungkin orang nggak bisa bayangkan ya, masyarakat umum sebagian menutup mata atau tidak mau tahu bahwa pilkada itu ternyata membawa konsekuensi yang sangat banyak,” ujar Sarmuji.

Ia menilai konsekuensi tersebut bisa berdampak pada munculnya praktik yang tidak sehat dalam tata kelola pemerintahan.

“Terutama dari sisi praktik yang tidak baik dalam pengelolaan negara,” kata dia.

Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyatakan hingga saat ini belum ditemukan kasus positif campak terhadap warga yang berdomisili di Jakarta. Meski demikian, masyarakat tetap diminta meningkatkan kewaspadaan menjelang Hari Raya Idul Fitri, terutama dalam berinteraksi dengan bayi dan balita.

“Campak saat ini di Jakarta belum ditemukan ada yang positif, gitu. Jadi kami melakukan pemantauan dengan lakukan surveilans. Ada beberapa lokasi faskes yang menjadi lokasi surveilans untuk ILI (Influenza Like Illness) dan SARI-nya (Severe Acute Respiratory Infection),” kata Ani di RSKD Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa (10/3).

Ia menjelaskan, pemantauan dilakukan melalui sistem surveilans di sejumlah fasilitas kesehatan. Jika ditemukan pasien dengan gejala yang mengarah pada campak, petugas akan melakukan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan diagnosis.

“Nanti yang memang kami temukan yang bergejala, kita cek di laboratorium. Tapi sejauh ini, untuk domisili di Jakarta belum ada. Tetapi daerah di sekitar Jakarta memang sudah mulai ada,” ujar Ani.

“Jadi ini tetap menjadi kewaspadaan kita sama-sama, terutama menjelang Hari Raya Lebaran. Ketika ramai biasanya banyak berinteraksi antara satu dengan lain,” sambung dia.

Ani menambahkan kelompok yang paling rentan terhadap penularan campak adalah anak-anak, terutama bayi dan balita yang daya tahan tubuhnya masih lemah.

Karena itu, masyarakat diminta berhati-hati saat berinteraksi dengan anak kecil.

“Dan yang kelompok paling rentan adalah anak-anak. Jadi bayi dan anak-anak yang harus kita jaga benar. Salah satu pesannya adalah jangan suka megang, mencium anak-anak itu, terutama yang masih bayi dan balita, karena daya tahan tubuhnya masih sangat rentan,” jelasnya.

Terkait upaya pencegahan, Dinas Kesehatan DKI Jakarta saat ini masih fokus pada pemantauan kasus melalui surveilans di fasilitas kesehatan. Imunisasi massal belum dilakukan karena belum ditemukan kasus campak di Jakarta.

“Ya, kita sejauh ini upayanya adalah pemantauan, melakukan upaya-upaya surveilans untuk melihat perkembangan kasusnya. Dan juga melakukan, tapi karena belum ada kasus jadi kita belum melakukan imunisasi massal,” kata Ani.

Ia juga menyebut salah satu faktor yang dapat memengaruhi munculnya kasus campak adalah cakupan vaksinasi yang belum merata sejak masa pandemi Covid-19.

“Mungkin salah satu penyebabnya karena memang ketika ini masih bawaan ketika Covid, vaksinasi campak memang belum di banyak daerah. Belum sampai 100%, sehingga masih ada beberapa yang belum tervaksinasi,” ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga telah memberi peringatan pada masyarakat agar tidak sembarangan menyentuh bayi dan balita saat berkumpul, terutama pada momen silaturahmi seperti Lebaran.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes, Andi Saguni mengatakan, kebiasaan menyentuh bayi saat berkumpul dengan keluarga sebaiknya dikurangi.

“Memang kebiasaan asal sentuh anak bayi, balita begitu saat kita kumpul-kumpul, terutama Lebaran, sebaiknya memang dikurangi atau bahkan dihindari karena risiko penularan (campak) tinggi,” kata Andi dalam konferensi pers yang digelar daring pada Jumat (6/3).

Ia menjelaskan, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan, khususnya bila ada anak yang mengalami gejala penyakit. Orang tua diminta segera membawa anak ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila muncul tanda-tanda yang mengarah pada campak.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jakarta melakukan kegiatan pengawasan peredaran barang mewah impor. Kali ini, tindakan pengawasan tersebut dilakukan dengan memeriksa sejumlah gerai atau butik perdagangan jam tangan mewah di beberapa wilayah Jakarta.

Bea Cukai Jakarta memperketat pengawasan terhadap peredaran barang mewah impor khususnya jam tangan bernilai tinggi agar sesuai dengan prosedur administrasi kepabeanan dan perpajakan.

Kepala Seksi Penindakan Ditjen Bea Cukai Kanwil Jakarta, Siswo Kristiyanto, mengatakan pihaknya mendapatkan data tentang adanya pengiriman jam tangan dari luar negeri tanpa melalui mekanisme kepabeanan yang berlaku.

“Fokus kami pada barang-barang bernilai tinggi seperti jam tangan mewah yang masuk ke wilayah kepabeanan Indonesia, terutama yang belum diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar dalam dokumen impor,” kata Siswo, di kawasan District 8, SCBD, Jakarta, Selasa (10/3).

Pemeriksaan terbaru dilakukan di sejumlah toko yang menjual produk mewah. Namun dalam kegiatan tersebut, pihak Bea Cukai belum melakukan tindakan penyegelan.

Dia menegaskan, Bea Cukai Jakarta melakukan pengawasan tersebut untuk memastikan barang-barang mewah yang dijual telah memenuhi kewajiban kepabeanan, termasuk pelaporan impor serta pembayaran bea masuk dan pajak.

Sejauh ini, pihak Bea Cukai hanya memastikan kesesuaian antara barang yang diperdagangkan dengan dokumen yang dimiliki perusahaan. Jika terdapat barang yang belum terverifikasi secara detail, pengusaha diminta memberikan penjelasan lebih lanjut di kantor Bea Cukai.

“Kegiatan hari ini tidak ada penyegelan. Kami hanya memastikan barang yang ada di toko sesuai dengan dokumen. Jika ada yang belum terverifikasi, kami komunikasikan kepada pengusaha untuk memberikan klarifikasi,” tambah Siswo.

Siswo melanjutkan, pemeriksaan yang dilakukan saat ini merupakan yang kelima kalinya. Sebelumnya, DJBC Kanwil Jakarta telah melakukan pemeriksaan dan penelitian administratif di sejumlah toko. Salah satunya adalah gerai perhiasan impor mewah, Tiffany&CO, dan Bening Luxury.

Ia menjelaskan, dari sudut pandang kepabeanan, barang impor yang bermasalah dan beredar di pasaran ini termasuk barang ilegal. Hal tersebut berpotensi untuk dibawa ke ranah pidana. Kendati demikian, langkah penegakan hukum yang diambil saat ini masih mengedepankan pendekatan administratif.

“Saat ini kami lebih mengutamakan pemenuhan kewajiban administrasi seperti pembayaran bea masuk dan pajak impor agar perusahaan lebih patuh terhadap aturan kepabeanan,” lanjut Siswo.

Atas dasar itu, Bea Cukai pun mengimbau para pelaku usaha yang belum memenuhi kewajiban kepabeanan agar segera berkoordinasi dengan Kanwil DJBC Jakarta sebelum dilakukan langkah pengawasan lebih lanjut. Petugas Bea Cukai Kantor Wilayah Jakarta melakukan penindakan berlandaskan aturan perundang-undangan tentang kepabeanan, yakni Pasal 74 Ayat (1) dan Pasal 103 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Terhadap tindakan pemeriksaan dan penyegelan oleh Bea Cukai tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan akan konsisten menindak toko-toko emas perhiasan yang menjual dagangannya secara ilegal.

Ia juga menekankan, pemerintah akan menindak seluruh aktivitas ekonomi yang ilegal, apalagi dijalankan dengan secara terang-terangan, yang menandakan pelaku aktivitas itu menganggap pemerintah tidak mampu bertindak.

"Jadi, kalau kata orang-orang itu, orang-orang lapangan, itu sudah nyolong, habis itu jualnya depan kita gagah-gagahan, kan itu seperti menghina pemerintah," kata Purbaya di kantornya, Jakarta, dikutip Rabu (25/2/2026).

Sebagaimana diketahui, setelah menyegel tiga toko Tiffany & Co di tiga pusat perbelanjaan mewah Jakarta beberapa waktu lalu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jakarta kembali melakukan penyegelan terhadap toko perhiasan mewah Toko Bening Luxury Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.

Purbaya menegaskan, berbagai toko emas di kawasan Jakarta yang disegel Ditjen Bea Cukai itu karena komoditas yang mereka dagangkan tidak memenuhi kewajiban pembayaran bea masuk.

"Ya barangnya Spanyol (sparo nyolong), separuh nyelundup lah. Artinya ada yang 100% enggak bayar bea masuk, ada yang 50%, ada yang 25% nanti dilihat sama orang bea cukai seperti apa," ungkapnya.

Di sisi lain, Purbaya mengaku belum mengetahui total kerugian negara akibat barang-barang impor emas perhiasan yang diperdagangkan berbagai toko emas di Jakarta itu

Anak sering dipandang sebagai simbol harapan. Di tangan merekalah masa depan bangsa dititipkan. Namun, di balik tawa dan kepolosan yang terlihat di permukaan, tidak sedikit anak yang menyimpan luka batin yang tak kasat mata. Trauma pada anak sering kali tersembunyi, tidak mudah dikenali, dan kerap dianggap sebagai hal sepele. Padahal, luka psikologis yang dialami anak dapat meninggalkan dampak panjang yang tidak hanya memengaruhi kehidupan pribadi mereka, tetapi juga masa depan masyarakat secara keseluruhan.

Trauma anak dapat muncul dari berbagai pengalaman menyakitkan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, perundungan di sekolah, pengabaian oleh orang tua, hingga pengalaman hidup di tengah bencana atau konflik sosial. Dalam banyak kasus, anak tidak memiliki kemampuan untuk memahami atau mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Mereka mungkin tetap bermain, bersekolah, dan berinteraksi seperti biasa, tetapi di dalam diri mereka tersimpan ketakutan, kecemasan, dan rasa tidak aman yang perlahan membentuk cara mereka memandang dunia.

Masalahnya, masyarakat sering kali gagal mengenali tanda-tanda trauma pada anak. Ketika seorang anak menjadi lebih pendiam, mudah marah, atau mengalami kesulitan belajar, respons yang muncul justru sering berupa teguran, hukuman, atau label negatif. Anak dianggap nakal, malas, atau tidak disiplin. Padahal, perilaku tersebut bisa jadi merupakan cara mereka mengekspresikan luka yang tidak mampu mereka jelaskan dengan kata-kata.

Ketidaksadaran terhadap trauma anak ini berpotensi menciptakan lingkaran masalah yang panjang. Anak yang tumbuh dengan luka psikologis tanpa dukungan yang memadai berisiko mengalami berbagai kesulitan di masa depan, seperti gangguan emosional, rendahnya kepercayaan diri, hingga kesulitan membangun hubungan sosial yang sehat. Dalam jangka panjang, trauma yang tidak tertangani juga dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia suatu bangsa.

Jika kita melihat lebih jauh, trauma anak bukan sekadar persoalan individu, melainkan persoalan sosial. Ketika banyak anak tumbuh dalam lingkungan yang penuh tekanan, kekerasan, atau pengabaian, maka dampaknya akan terasa dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Generasi yang tumbuh dengan luka batin cenderung menghadapi kesulitan dalam mengelola emosi, menyelesaikan konflik secara sehat, serta membangun empati terhadap sesama.

Ironisnya, perhatian terhadap kesehatan mental anak sering kali masih kalah dibandingkan dengan perhatian terhadap aspek akademik atau fisik. Sistem pendidikan misalnya, lebih banyak menekankan pencapaian nilai dan prestasi belajar, sementara kondisi psikologis anak tidak selalu menjadi prioritas utama. Padahal, anak yang mengalami trauma sering kali kesulitan untuk berkonsentrasi, merasa tidak aman di lingkungan sekolah, dan akhirnya tertinggal secara akademik.

Keluarga sebenarnya merupakan garis pertahanan pertama dalam melindungi anak dari trauma. Lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang, komunikasi yang terbuka, dan dukungan emosional yang konsisten dapat membantu anak merasa aman dan dihargai. Namun realitas sosial menunjukkan bahwa tidak semua anak memiliki kesempatan untuk tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sehat. Tekanan ekonomi, konflik rumah tangga, hingga kurangnya pemahaman tentang pola asuh yang positif sering kali menjadi faktor yang memperburuk situasi.

Oleh karena itu, upaya melindungi anak dari trauma tidak bisa hanya dibebankan kepada keluarga semata. Sekolah, masyarakat, dan negara juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak. Guru perlu memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kesehatan mental anak agar dapat mengenali tanda-tanda trauma sejak dini. Begitu pula dengan masyarakat, yang perlu membangun budaya empati dan kepedulian terhadap kondisi psikologis anak.

Negara juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan adanya kebijakan dan layanan yang mendukung kesehatan mental anak. Akses terhadap layanan konseling, program perlindungan anak, serta kampanye edukasi tentang kesehatan mental perlu diperkuat agar trauma pada anak dapat ditangani secara lebih sistematis. Tanpa dukungan kebijakan yang memadai, upaya perlindungan anak akan sulit berjalan secara efektif.

Pada akhirnya, masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual generasi mudanya, tetapi juga oleh kesehatan emosional dan psikologis mereka. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang aman, penuh kasih, dan bebas dari trauma memiliki peluang lebih besar untuk berkembang menjadi individu yang percaya diri, empatik, dan mampu berkontribusi secara positif bagi masyarakat.

Sebaliknya, jika luka-luka psikologis anak terus diabaikan, kita berisiko membangun masa depan di atas fondasi yang rapuh. Trauma yang tidak terlihat hari ini bisa menjadi masalah sosial yang lebih besar di masa depan. Oleh karena itu, melindungi kesehatan mental anak bukan sekadar tanggung jawab moral, tetapi juga investasi penting bagi keberlanjutan bangsa.

Melihat anak dengan lebih peka, mendengarkan mereka dengan lebih empati, dan menciptakan lingkungan yang aman bagi pertumbuhan mereka adalah langkah kecil yang dapat membawa perubahan besar. Karena pada akhirnya, menjaga anak dari luka yang tidak terlihat berarti menjaga masa depan bangsa itu sendiri.

CEO PT Sokonindo Automobile agen pemegang merek DFSK, Alexander Barus mengaku pihaknya belum mengadakan pembicaraan terkait pengadaan mobil pikap untuk kebutuhan logistik Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) oleh Agrinas Pangan Nusantara.

“Saya tidak bisa mengatakan bahwa kami siap untuk itu (memenuhi permintaan) karena kami tidak ikut berbicara. Tapi kalau sekarang diundang, kami akan datang,” buka Alexander di Jakarta, Senin (10/3/2026).

Dirinya menegaskan, perlu adanya transparansi soal pengadaan kendaraan operasional oleh pemerintah sehingga dapat menyesuaikan kemampuan masing-masing produsen. Dimulai dari beberapa tahapan penting, katanya.

"Apakah kami siap? Begini, kami siap. Tetapi harus ada tiga tahap yang harus dilalui baru kami mau. Kita butuh asssesment, jadi tahu apa yang benar-benar dibutuhkan, apa yang dibutuhkan oleh Koperasi Desa Merah Putih ini," lanjutnya.

"Apa yang dibutuhkan oleh Koperasi Desa Merah Putih ini. Misal dari (spesifikasi) 4x2 atau 4x4, kemudian kapan dia dibutuhkan dan berapa sebenarnya jumlah yang dibutuhkan. Baru nanti bisa ke tahap berikutnya yaitu bicara soal harga," terang Alexander.

Pabrikan meyakini dapat memberikan harga kompetitif sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Dibuktikan dengan produk DFSK Super Cab yang telah diproduksi lokal dan memiliki banyak variasi konversi dari karoseri.

"Kami yakin bisa menyampaikan harga yang bersaing dengan kondisi bahwa kita memproduksi apa yang kita miliki, jangan diminta apa yang tidak bisa kami produksi dan kita punya Super Cab," kata Alexander.

Jumlah pengadaan hingga 105 ribu unit, seharusnya menurut dia dapat menjadi kesempatan untuk meningkatkan daya saing penguasaan teknologi. Kemudian penciptaan tenaga kerja yang pada akhirnya meningkatkan penjualan otomotif yang sedang menantang.

DFSK pamer lini Super Cab hasil garapan karoseri lokal

DFSK menampilkan beberapa unit Super Cab yang telah berubah wujud menjadi kendaraan serbaguna sesuai dengan peruntukannya hasil karya karoseri lokal. Ini menunjukkan fleksibilitas kendaraan niaga asal China tersebut untuk pasar domestik.

"Seiring dengan meningkatnya kebutuhan kendaraan niaga ringan, terutama 4x2, kami juga menyatakan siap untuk memenuhi permintaan pasar melalui DFSK Super Cab," kata Director of Sales Center PT Sokonindo Automobile, Cing Hok Rifin.

Super Cab dapat diubah menjadi Mobile Water Treatment milik BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) yang sudah sempat bertugas saat bencana kerusakan alam di Sumatera Utara dan Aceh. Kemudian mobil kerja lainnya hingga campervan.

Model ini telah dirakit lokal di pabrik DFSK Cikande, Serang, Banten seluas 20 hektare, lengkap dengan lokasi pembuatan suku cadang untuk Super Cab. Selain untuk pasar domestik, Super Cab juga telah diekspor berbagai negara.

Penjualan ritel pada Februari 2026 diproyeksikan mengalami peningkatan baik secara tahunan maupun bulanan. Peningkatan ini mencerminkan mulai menguatnya aktivitas konsumsi masyarakat menjelang periode Ramadan dan persiapan Hari Raya Idul Fitri.

Hal itu tercermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Februari 2026 yang diperkirakan mencapai 233,5. Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan 6,9 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di level 223,6 atau tumbuh 5,7 persen yoy.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan kenaikan penjualan ritel didorong oleh meningkatnya penjualan di sejumlah kelompok barang.

Pertumbuhan paling menonjol terjadi pada kelompok suku cadang dan aksesori yang naik 13,6 persen yoy. Selain itu, perlengkapan rumah tangga lainnya juga meningkat 4,9 persen yoy, serta subkelompok sandang yang tumbuh 8,4 persen yoy.

Secara bulanan, kinerja penjualan ritel juga diperkirakan membaik. Pada Februari 2026, penjualan eceran diproyeksikan tumbuh 4,4 persen secara bulanan (month to month/mtm), berbalik dari bulan sebelumnya yang mengalami kontraksi 2,7 persen mtm.

"Peningkatan tersebut didorong oleh permintaan masyarakat saat Ramadan dan persiapan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1447 H," kata Denny dalam keterangan resminya, Selasa (10/3).

Peningkatan penjualan tercatat di hampir seluruh kelompok barang. Beberapa di antaranya adalah kelompok peralatan informasi dan komunikasi yang naik 2,5 persen mtm, bahan bakar kendaraan bermotor 4,7 persen mtm, serta subkelompok sandang yang tumbuh 9,6 persen mtm.

Dari sisi harga, Bank Indonesia memperkirakan tekanan inflasi dalam tiga bulan ke depan cenderung menurun, namun berpotensi meningkat dalam enam bulan mendatang.

Hal ini tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga Umum (IEH) April 2026 yang berada di level 153,9, lebih rendah dibandingkan Maret 2026 yang sebesar 175,7. Penurunan ini sejalan dengan normalisasi harga setelah periode HBKN Idulfitri 1447 H.

Sementara itu, IEH pada Juli 2026 diperkirakan mencapai 157,1, sedikit lebih tinggi dibandingkan Juni 2026 yang berada di level 156,3. Kenaikan tersebut diperkirakan terjadi seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang tahun ajaran baru.

Sebanyak 22 warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Iran telah pulang ke tanah air pada Selasa (10/3). Ketika tiba di Bandara Soekarno-Hatta, mereka menceritakan kondisi sebelum pulang dari Iran.

Salah satu WNI, Zulfan (69) menceritakan situasi mencekam dirasakan ketika para WNI berada di kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Iran yang berada di Kota Teheran untuk mengurus kepulangan. Menurutnya bom sempat lewat dan membuat kaca di kantor KBRI bergetar.

"Situasinya mencekam ketika kami berada di KBRI Teheran, itu 10 bom di atas KBRI lewat. Dan 1 kilo (meter) sampai 2 kilo itu bom itu luar biasa, sehingga kaca-kaca di kedutaan itu bergetar," ucap Zulfan.

Di saat situasi tersebut, Zulfan mengatakan para WNI sempat bertolak menuju basement untuk berdiam di sana. Namun Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran, Rolliansyah Soemirat, mengatakan itu tidak perlu dilakukan.

"Kami menuju basement sebenarnya, tapi kata Dubes sementara enggak usah dulu," tutur Zulfan.

Selain itu, salah seorang WNI yang lain, Jawad (26) menceritakan terdengar suara ledakan ketika di KBRI saat hendak berangkat pada Jumat (6/3). Hal itu katanya berasal dari pertahanan udara milik Iran yang tengah menangkis serangan.

"Kami berangkat dari KBRI pukul sekitar 6 pagi, 6 subuh. Jadi ketika Bapak Dubes lagi briefing, memang terdengar suara-suara ledakan. Tapi setelah dikonfirmasi, suara ledakannya itu merupakan air defense yang dilakukan Iran untuk menangkis serangan-serangan dari Amerika-Israel," tutur Jawad.

Salah seorang dosen WNI yang mengajar di Universitas Teheran, Purkon Hidayat, menceritakan suara yang sama. Ia mengungkapkan suara ledakan begitu besar, padahal jarak titik ledak jauh.

"Itu jam 05.30 pagi, waktu Pak Dubes akan memberikan briefing pas subuh ya, terdengar suara ledakan yang besar sekali. Itu ledakan serangan rudal. Padahal jaraknya dengan KBRI sebetulnya jauh, tapi suaranya sangat dekat dan besar sekali," ujar Purkon.

Purkon pun menjelaskan lebih lanjut bahwa depot-depot bahan bakar minyak di Iran turut diserang. Menurutnya serangan ini dilakukan dalam skala yang lebih luas.

"Setelah itu ketika kami di Baku, ada serangan terhadap depot-depot minyak BBM di sekitar Tehran. Nah, artinya ini skalanya sudah lebih luas dan serangan terhadap depot itu ada sekitar 20-an depot BBM," ungkap Purkon.

Purkon mengatakan serangan terhadap depot bahan bakar minyak itu berdampak buruk terhadap polusi di sana dan bahkan membuat Kota Teheran sempat gelap.

"Waktu itu saya pantau dari media lokal Iran, dampak ledakannya sampai membuat gelap Teheran itu, dan masuk juga hujan asam di Tehran waktu hari serangan itu," kata Purkon.

Purkon mengaku ia dapat melihat jelas rudal-rudal yang berterbangan dan meledak dari kediamannya di Kota Teheran.

"Bukan hanya melihat, jelas, karena ledakan dari rumah, terutama di Teheran ya. Kalau daerah lain mungkin skalanya lebih kecil karena yang ditarget itu Teheran," sebut Purkon.

Purkon menceritakan ledakan rudal terdengar paling parah yaitu pada serangan pertama terhadap Iran, Sabtu (28/2). Ledakan itu terdengar secara beruntun dan tempat kampusnya mengajar segera membubarkan kelas hingga diliburkan.

"Itu jam 09.00 lebih terdengar suara ledakan bukan satu kali, beruntun, yang menargetkan serangan ke pimpinan Iran itu. Kebetulan saya tidak jauh dari lokasi, di kampus. Mahasiswa di kampus sampai diminta untuk keluar dari kelas, terus aktivitas diliburkan," tutur Purkon.

Purkon menyebutkan serangan yang dilancarkan Amerika-Israel terhadap Iran telah menargetkan wilayah-wilayah sipil. Menurut Purkon, penyerangan terhadap depot bahan bakar minyak dan sekolah siswi di Iran menandakan serangan telah melebar melampaui target militer.

"Serangan sekarang ini sudah mengarah kepada target-target sipil. Dua hari yang lalu targetnya jelas depot-depot minyak. Sebelumnya pada hari Sabtu juga bersamaan, di luar Teheran, di daerah perbatasan, itu sekolah siswi dibom, 165 orang dalam satu waktu, dan dua kali berturut-turut dibomnya," ucap Purkon.

"Artinya skala serangannya sudah melebar, bukan hanya target militer tapi sudah ke target sipil," sambungnya.

Dengan kondisi demikian, Purkon mengaku masih merasa sulit untuk memutuskan kembali ke Iran, khususnya dalam waktu dekat. Sementara itu, kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring.

"Untuk mempertimbangkan kembali lagi ke sana, saya pikir sangat sulit. Dengan waktu yang sangat dekat ini tidak mungkin. Jadi keluarga saya jelas tidak akan kembali lagi. Saya juga berkoordinasi dengan pimpinan kampus bahwa sementara aktivitas kampus, belajar mengajar mungkin online," ungkap Purkon.

BYD Motor Indonesia tengah mempersiapkan rencana produksi kendaraan listrik di Tanah Air. Setelah mengantongi sejumlah sertifikasi penting dari pemerintah pada akhir 2025, perusahaan kini memasuki fase pengujian serta penyelarasan proses produksi pada awal 2026.

Presiden Direktur BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao mengatakan proses tersebut menjadi bagian penting sebelum produksi massal benar-benar dimulai di Indonesia.

“Di akhir tahun 2025 kami sudah mendapatkan beberapa sertifikasi penting dari pemerintah. Mulai dari kuartal pertama kami memulai tes dan penyelarasan produksi,” kata Eagle saat ditemui di acara BYD di Jakarta Pusat, Senin (9/3/2026).

Menurutnya, tahap pengujian dilakukan untuk memastikan kendaraan yang nantinya diproduksi di dalam negeri tetap memenuhi standar kualitas global yang diterapkan BYD.

“Tujuannya sangat sederhana, setiap model yang kami produksi harus sesuai dengan standar global,” ujar Eagle.

Seiring dengan proses tersebut, BYD juga menegaskan komitmennya untuk segera menghadirkan kendaraan listrik yang diproduksi langsung di Indonesia.

Pabrikan saat ini tengah mempercepat berbagai persiapan internal agar produk berlabel buatan Indonesia dapat segera dipasarkan.

“Secara internal kami juga akan berusaha secepatnya mengeluarkan produk made in Indonesia,” tegasnya.

Meski demikian, Eagle belum mengungkapkan secara rinci jadwal resmi dimulainya produksi massal kendaraan BYD di Tanah Air.

Ia memastikan perusahaan akan menyampaikan informasi tersebut kepada publik setelah seluruh tahapan persiapan rampung.

Pemerintah Thailand mewajibkan sebagian besar instansi pemerintah menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) untuk menekan konsumsi bahan bakar di tengah meningkatnya risiko pasokan energi global.

Dikutip dari Bloomberg, Selasa (10/3), Sekretaris Jenderal Dewan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional Thailand, Danucha Pichayanan, mengatakan kebijakan kerja jarak jauh diterapkan untuk menekan konsumsi energi di tengah ketidakpastian pasokan.

"Pemerintah Thailand akan mewajibkan sebagian besar instansi pemerintah untuk menerapkan sistem kerja dari rumah sepenuhnya sebagai bagian dari langkah-langkah darurat untuk menekan permintaan energi," ucap Danucha.

Kata dia, keputusan itu bagian dari langkah antisipasi pemerintah terhadap potensi gangguan pasokan energi yang dapat memicu lonjakan harga.

"Langkah tersebut yang disetujui oleh kabinet pada hari Selasa, bertujuan untuk mengurangi konsumsi energi di tengah meningkatnya risiko pasokan," sambung dia.

Selain menerapkan sistem kerja dari rumah, pemerintah Thailand juga meminta pejabat negara menunda perjalanan dinas luar negeri yang tak mendesak selama periode kebijakan tersebut berlangsung. Hanya pertemuan internasional yang dinilai penting yang tetap diizinkan.

"Kabinet juga mendesak para pejabat pemerintah untuk menangguhkan perjalanan luar negeri yang tidak penting selama periode tersebut, dan hanya mengizinkan pertemuan internasional yang penting," lanjut Danucha.

Upaya penghematan energi juga dilakukan negara lain di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah Filipina mulai menerapkan sistem kerja empat hari dalam sepekan bagi kantor pemerintahan guna mengurangi konsumsi energi.

"Filipina, yang mengimpor hampir seluruh kebutuhan minyaknya, juga telah memulai sistem kerja empat hari seminggu untuk kantor-kantor pemerintah sebagai upaya menghemat energi karena ketegangan di Timur Tengah mendorong harga bahan bakar lebih tinggi," jelasnya.

Pendidikan acap kali dimaknai sebagai salah satu puncak pencapaian personal. Namun ketika pendidikan tersebut ditempuh melalui skema tugas belajar yang didukung penunjang dana non-pribadi, ia berhenti menjadi sekadar urusan personal dan bertransformasi menjadi kontrak sosial. Tugas belajar adalah urusan yang melibatkan integritas dan ekspektasi organisasi penyedia beasiswa.

Pada fase ini, sebuah gelar akademis yang diraih bukan lagi sebagai prestasi personal, melainkan sebagai hutang budi intelektual yang harus dilunasi melalui kontribusi nyata baik pada organisasi atau negara yang membiayai pendidikan tersebut. Polemik yang belakangan ini mencuat di ruang digital mengenai sikap alumni atau penerima beasiswa (awardee) seolah menjadi isyarat yang patut direnungkan bahwa ada kesenjangan yang menganga antara keinginan untuk pengembangan diri dengan realitas tanggung jawab moral.

Pada akhirnya, tugas belajar bukan merupakan sebuah 'hadiah' atas kinerja masa lalu atau ruang untuk menepi sejenak dari rutinitas pekerjaan. Tugas belajar adalah investasi strategis yang menuntut komitmen etis pelaksananya untuk kembali dan memberi kontribusi bagi organisasi yang telah merogoh saku untuk membiayai dan memberi mereka ruang untuk mengaktualisasikan diri.

Sayangnya, pemahaman akan kontrak sosial ini tidak jarang terdistorsi oleh narasi pembenaran diri yang terlalu berfokus pada hak individu. Padahal, di balik setiap kesempatan tugas belajar ada konteks keterbatasan sumber daya. Ketika seorang pegawai berangkat studi dan posisinya tidak digantikan pegawai lain, ada rekan sejawat yang berkorban untuk memikul beban kerja yang ditinggalkan. Akan ada pula anggaran organisasi, yang seringkali bersumber dari publik, yang dialokasikan demi pengembangan kapasitas tersebut.

Secara teoritis, hubungan ini dapat dipahami melalui Social Exchange Theory (Blau, 1964), yang intinya adalah bahwa tugas belajar merupakan bentuk pertukaran sosial yang menghadirkan kewajiban timbal balik. Ketika organisasi berinvestasi dalam bentuk kepercayaan dan sumber daya, timbul ekspektasi akan adanya timbal balik berupa loyalitas dan kontribusi. Kegagalan atas ekspektasi itu akan menimbulkan “moral hazard” karena kepentingan pribadi lebih diutamakan dibandingkan kepentingan kolektif organisasi.

Dampaknya bisa dirasakan pula oleh pegawai lain yang seharusnya berpotensi untuk diberi peluang menempuh tugas belajar; namun akibat dari adanya preseden buruk pendahulunya yang tidak menjalankan tanggung jawab sosial berkontribusi bagi organisasi sebagaimana mestinya; peluang tersebut hilang.

Menakar Tanggung Jawab Moral Individu

Tanggung jawab moral seorang penerima tugas belajar dimulai jauh sebelum ijazah digapai dan bermanifestasi dalam bentuk integritas intelektual dan orientasi studi yang selaras dengan misi organisasi. Secara normatif, tidak bisa dibenarkan jika seorang pegawai memaknai masa studi sebagai "masa rehat" dari beban kerja, sementara organisasi tetap memenuhi hak-hak kedinasan dan finansialnya. Di sini etika mensyaratkan sebuah kejujuran: apakah ilmu yang ditekuni benar-benar dipersiapkan untuk berkontribusi di instansi asal, atau sekadar instrumen untuk memenuhi ambisi intelektual pribadi yang tidak relevan bagi kepentingan organisasi?

Dalam konteks yang lebih luas, tanggung jawab ini meliputi apa yang disebut sebagai etika resiprositas, yaitu sebuah kesadaran untuk membalas budi baik organisasi. Pendidikan yang dibiayai oleh institusi atau negara bukanlah hak tanpa syarat, melainkan sebuah kontrak moral untuk membawa pulang pemikiran baru dan inovasi.

Tatkala narasi "pertumbuhan diri" diglorifikasi secara narsisistik tanpa menunjukkan empati pada beban rekan sejawat yang ditinggalkan, pada hakikatnya individu tersebut sedang mengalami krisis moralitas profesional. Pada muaranya, keberhasilan tugas belajar tidak diukur dari tingginya Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) saja, namun dari seberapa besar kerendahan hati individu penerima beasiswa untuk kembali berpijak dan berkontribusi di ruang yang memberinya kesempatan untuk bertumbuh.

Peran Strategis Organisasi dalam Menjaga Budaya Integritas

Keputusan suatu organisasi termasuk negara menugaskan pegawainya untuk belajar berangkat dari kebutuhan untuk memiliki sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi tertentu. Selain penguasaan kompetensi teknis yang sesuai dengan karakteristik tugas jabatan, pegawai di sektor publik juga diharapkan memiliki kompetensi manajerial, sosial dan kultural (MSK) sesuai Permenpan-RB No.38 tahun 2017, yang salah satu komponennya adalah kompetensi integritas. Dalam konteks tugas belajar, budaya integritas menjadi penting. Pasalnya terdapat tanggung jawab moral yang bersifat dua arah. Terdapat keterkaitan antara komitmen individu dan kesiapan organisasi.

Secara etis dan kebutuhan profesional, sebuah organisasi menyandang tanggung jawab untuk mengawal agar investasi pada sumber daya manusia tidak menguap tanpa jejak yang bermakna (brain drain). Organisasi melakukan kelalaian manajerial jika mereka menuntut loyalitas tinggi dari alumni tugas belajar, namun gagal menyediakan ruang tumbuh setelah peningkatan kapasitas.

Ketika seorang profesional kembali dari tugas belajar dengan membawa gagasan baru dan kapasitas yang telah bertumbuh secara signifikan, selayaknya ia diberikan porsi penugasan dan tanggung jawab yang lebih mencerminkan kemampuannya. Namun apabila pegawai tersebut hanya dibiarkan terjebak dalam rutinitas birokrasi yang usang atau ditugaskan dalam posisi yang kurang relevan, maka organisasi tersebut pada hakikatnya menciptakan inefisiensi sumber daya publik.

Lebih jauh lagi, organisasi seharusnya berdiri di garis depan dalam menegakkan nilai-nilai keadilan sosial melalui transparansi dalam proses seleksi dan pengawasan yang ketat. Etika tugas belajar akan tergerus jika proses pengirimannya sarat dengan subjektivitas.

Oleh karena itu, organisasi harus memiliki desain jalur karier dan skema optimalisasi talenta (utilization) yang jelas pasca-studi. Tanpa adanya ruang inovasi dan penghargaan terhadap kompetensi baru, organisasi sesungguhnya tengah mendorong pegawainya untuk mencari ruang aktualisasi di luar organisasi. Di titik ini, akan memicu ketegangan antara kewajiban berkontribusi dan hak pengembangan karier individu.

Profesionalisme berintegritas sejati lahir dari harmoni antara pengembangan diri dan pengabdian. Pendidikan memang adalah hak setiap manusia, namun pendidikan yang difasilitasi oleh pihak lain, baik individu, organisasi tempat kerja, ataupun negara menjelma menjadi amanah yang wajib dipertanggungjawabkan.

Bertambahnya ilmu akan bisa meningkatkan derajat seseorang. Yang tak boleh dilupakan juga adalah nilai luhur sebagaimana yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, bahwa segala perbuatan hendaknya dapat bermanfaat bagi bangsa. Tugas belajar pun, yang memberikan seseorang peningkatan ilmu dan kemampuan, hendaknya akan berujung pada pengabdian.

Pada akhirnya, etika tugas belajar adalah soal integritas, kesadaran dan tanggung jawab individu. Setinggi apa pun gelar yang disandang, tidak akan mampu menutupi cela karakter bila diraih dengan sikap abai terhadap kontrak sosial. Tugas belajar akan kembali memiliki makna sebagai instrumen memajukan bangsa, bukan simbol pencapaian pribadi ketika tercipta keselarasan antara ambisi individu dan kepentingan organisasi.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar M. Sarmuji mengusulkan agar syarat kemampuan bahasa Inggris untuk beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tidak terlalu tinggi. Ia menilai ambang batas seperti syarat IELTS 6,5 berpotensi menyulitkan masyarakat dari kalangan kurang mampu.

Sarmuji mengatakan usulan itu sebenarnya sudah pernah ia sampaikan pada 2022. Menurutnya, LPDP seharusnya bisa diakses oleh semua kalangan, bukan hanya mereka yang memiliki kemampuan finansial untuk mengikuti kursus bahasa atau tes berkali-kali.

“LPDP itu harus bisa diakses oleh semua kalangan. Karena kalau syaratnya ditetapkan sangat tinggi, misalkan tentang bahasa Inggris sangat tinggi syaratnya, hanya orang kaya saja yang bisa menjangkau LPDP,” kata Sarmuji di Jakarta, Selasa (10/3).

Ia menilai untuk mencapai skor bahasa Inggris tinggi biasanya membutuhkan pembiasaan serta biaya kursus yang tidak murah. Bahkan biaya mengikuti tes seperti IELTS atau TOEFL bisa mencapai jutaan rupiah.

“Lebih ekstrem lagi, untuk tes IELTS ya, TOEFL dan lain sebagainya, itu minimal sekitar Rp 3.500.000. Orang yang punya UMR, yang gajinya UMR, nggak bisa ikut tes aja nggak bisa,” ujarnya.

Karena itu, Sarmuji mengusulkan agar syarat bahasa Inggris sedikit diturunkan pada tahap seleksi awal. Misalnya, skor TOEFL cukup sekitar 500 atau IELTS 6, kemudian ditingkatkan lagi setelah peserta dinyatakan lolos LPDP.

“Misalkan kalau sekarang 600 ya, sebenarnya orang dengan TOEFL 500 itu sudah bisa berkomunikasi formal, tetapi andaikan dia syaratnya 500 sekalipun, sebelum berangkat bisa di-upgrade menjadi 600 misalkan,” jelasnya.

Menurut Sarmuji, peningkatan kemampuan bahasa tersebut bisa difasilitasi melalui pelatihan tambahan sebelum penerima beasiswa berangkat kuliah ke luar negeri.

“Tapi diterima dulu, baru di-upgrade. Ya, bukan berarti juga gak bisa bahasa Inggris sama sekali terus diterima, enggak. Tapi diturunkan sedikit, supaya semua orang dengan kemampuannya, dengan usahanya yang maksimal bisa mencapai level itu,” katanya.

Ia menambahkan, kebijakan tersebut penting agar LPDP benar-benar menjadi sarana mobilitas sosial bagi masyarakat kurang mampu yang memiliki potensi akademik.

“Pendidikan itu satu, sarana untuk mobilitas sosial, mobilitas vertikal. Bagi orang yang kurang beruntung, dengan pendidikan bisa terangkat levelnya, meningkat, naik level,” ujar Sarmuji.

Cairnya Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi momen paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat menjelang Idulfitri. Namun, di saat dompet sedang tebal, masyarakat justru harus ekstra waspada.

Pasalnya, momentum ini terbukti menjadi masa panen bagi para sindikat penipu di ruang digital. Penyedia identitas digital, VIDA, menyebut fenomena ini dengan istilah "THR Season is Scam Season" (Musim THR adalah Musim Penipuan).

VIDA mengungkapkan serangan penipuan siber saat ini tidak lagi tersebar secara acak atau sekadar merespons celah teknis. Sebaliknya, kejahatan siber telah menjelma menjadi industri (Industrialized Fraud) yang tersinkronisasi secara akurat dengan kalender finansial masyarakat.

Hal ini diungkapkan dalam peluncuran laporan terbaru bertajuk "VIDA 2026 Southeast Asia Digital Identity Fraud Outlook". Laporan tersebut menyoroti satu temuan kunci: Serangan penipuan selalu terpusat pada momen likuiditas finansial dan tingginya tingkat kepercayaan pengguna (liquidity and trust events).

Chief Operating Officer VIDA, Victor Indajang, menjelaskan siklus pencairan THR di tahun 2025 menjadi contoh paling nyata. Momentum ini menciptakan gelombang konsentrasi penipuan terbesar sepanjang tahun yang disebut sebagai "THR Super-Spike".

"Kami menemukan ada masa-masa tertentu yang menjadi pusat konsentrasi usaha scam. Contoh yang paling terlihat adalah di bulan Ramadan atau menjelang Lebaran, saat pembagian THR, bonus, dan persiapan mudik," ungkap Victor di Jakarta, Selasa (10/3). "Banyak penipu mengambil kesempatan memanipulasi masyarakat dengan modus phishing, social engineering, pengiriman APK, sampai yang canggih menggunakan manipulasi AI seperti Deepfake."

Berdasarkan data gabungan VIDA, aktivitas fraud tidak datang dalam satu lonjakan tunggal, melainkan berupa gelombang terencana yang mengikuti tonggak pencairan dana nasional:

• H-14 Lebaran: Penipuan mulai meningkat saat proses pencairan THR Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) dimulai.

• Tanggal Pencairan Resmi: Lonjakan penipuan saat dana mulai ditransfer dan pengguna aktif menanti notifikasi bank.

• Akhir Bulan: Serangan menargetkan tenggat waktu THR sektor swasta yang beririsan dengan siklus gajian reguler.

Temuan analitis VIDA ini diamini secara tegas oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik Komdigi, Teguh Arifiyadi, menyatakan tren pelaporan penipuan digital selalu mengalami lonjakan tajam pada momentum-momentum hari besar.

Berdasarkan data internal Komdigi, lebih dari 1.700 laporan penipuan siber yang masuk setiap harinya ke layanan CekRekening.id dan AduanNomor.id. Mayoritas dari kasus tersebut menimpa masyarakat yang melakukan transaksi jual-beli online.

"Pola laporan di masyarakat itu meningkat dan sifatnya bergantung pada momentum, biasanya menjelang Lebaran, Natal, dan libur sekolah," papar Teguh. "Modusnya macam-macam, biasanya kalau libur Lebaran dan libur Natal, laporannya terkait traveling dan tiket palsu."

Kampanye VIDA #JanganAsalKlik

Merespons ancaman fraud yang kian presisi, pertahanan siber tak cukup hanya mengandalkan teknologi pelacakan. Selain memberikan solusi keamanan berlapis untuk menahan gempuran lonjakan fraud, VIDA juga meluncurkan kampanye edukasi #JanganAsalKlik.

Kampanye Public Service Announcement ini menjadi pengingat sederhana agar masyarakat berhenti sejenak, menekan ekspektasi, dan memverifikasi setiap tautan atau notifikasi yang masuk ke ponsel mereka —terutama saat tanggal gajian atau momen pencairan THR tiba.

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, menyebut wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) menjadi via DPRD perlu dibuka untuk perdebatan ide. Menurut dia, berbagai opsi sebaiknya didiskusikan sebagai bagian evaluasi sistem demokrasi setelah lebih dari dua dekade sejak reformasi.

“Kalau saya ini bagus untuk diperdebatkan. Biar bertengkar ini tentang ide-ide untuk perbaikan ke depan. Jadi biar aja,” ucap Jimly usai mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi II DPR RI di Kompleks DPR, Selasa (10/3).

Jimly menjelaskan, dalam praktiknya sejak reformasi hampir semua kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. Namun setelah berjalan sekitar 26 tahun, menurutnya sistem tersebut wajar dievaluasi untuk melihat kelebihan dan kekurangannya.

“Nah sekarang sesudah 26 tahun, kan boleh kita evaluasi. Waduh, ini ternyata kelebihan ini,” ujarnya.

Ia menilai, ke depan bisa saja muncul sejumlah alternatif sistem pilkada. Salah satunya contohnya, gubernur dipilih oleh DPRD provinsi dari sejumlah calon yang diusulkan pemerintah pusat, sementara pemilihan bupati dan wali kota tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.

“Maka bisa aja ada pilihan-pilihan. Misalnya, ya sudah Gubernur saja yang dipilih oleh DPRD,” kata Jimly.

“Misalnya, karena ada kebutuhan konsolidasi dan koordinasi pemerintahan pusat. Maka 38 Gubernur dipilih oleh DPRD Provinsi dari calon yang diusulkan. Misalnya, oleh Presiden,” lanjut dia.

Menurut Jimly, opsi semacam itu juga mempertimbangkan sensitivitas politik di masyarakat. Ia menilai, perubahan total dari sistem pemilihan langsung bisa memicu polemik karena masyarakat sudah terbiasa memilih kepala daerah secara langsung.

“Karena rakyat yang sudah diberi kebebasan untuk memilih, tiba-tiba diambil lagi ya kan ribut ya, gitu lho. Itu pertimbangannya,” ujarnya.

Mengapa Gula Darah Bisa Naik Setelah Makan ?Setiap kali kita mengonsumsi makanan, terutama yang mengandung karbohidrat seperti nasi, roti, atau makanan manis, tubuh akan memecahnya menjadi glukosa. Glukosa ini kemudian masuk ke dalam aliran darah dan digunakan sebagai sumber energi.

Akibat proses ini, kadar gula darah biasanya akan meningkat setelah makan. Pada kondisi normal, tubuh akan melepaskan hormon insulin untuk membantu sel-sel tubuh menyerap glukosa tersebut sehingga kadar gula darah kembali stabil.

Namun, pada beberapa orang, terutama yang memiliki risiko diabetes atau pola hidup kurang aktif, lonjakan gula darah setelah makan bisa menjadi lebih tinggi dan berlangsung lebih lama

Peran Aktivitas Fisik Setelah Makan

Aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki dapat membantu tubuh menggunakan glukosa yang ada di dalam darah sebagai sumber energi. Ketika otot bergerak, tubuh akan mengambil glukosa dari aliran darah untuk mendukung aktivitas tersebut.

Hal ini membuat kadar gula darah setelah makan dapat turun lebih cepat dibandingkan jika seseorang hanya duduk atau berbaring.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa berjalan kaki selama sekitar 10–15 menit setelah makan dapat membantu mengurangi lonjakan gula darah, terutama setelah mengonsumsi makanan tinggi karbohidrat.

Tidak Perlu Olahraga Berat Banyak orang berpikir bahwa untuk mendapatkan manfaat kesehatan, olahraga harus dilakukan dengan intensitas tinggi. Padahal, aktivitas ringan seperti berjalan santai juga memberikan dampak positif bagi tubuh. Jalan kaki setelah makan tidak harus dilakukan dengan cepat atau jauh. Bahkan berjalan di sekitar rumah, halaman, atau lingkungan sekitar selama beberapa menit sudah cukup untuk membantu proses metabolisme. Selain membantu mengontrol gula darah, kebiasaan ini juga dapat memberikan manfaat lain, seperti: membantu proses pencernaan mengurangi rasa kembung setelah makan meningkatkan sirkulasi darah membantu menjaga berat badan

Siapa yang Paling Mendapat Manfaat? Kebiasaan berjalan setelah makan dapat bermanfaat bagi siapa saja, tetapi terutama bagi orang yang memiliki risiko gangguan metabolisme, seperti: penderita prediabetes penderita diabetes tipe 2 orang dengan kelebihan berat badan orang yang memiliki pola hidup sedentari atau kurang bergerak Bagi kelompok ini, aktivitas sederhana seperti berjalan kaki setelah makan dapat menjadi salah satu cara praktis untuk membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Waktu yang Tepat untuk Berjalan Tidak perlu menunggu terlalu lama setelah makan. Biasanya, berjalan kaki ringan dapat dilakukan sekitar 5–15 menit setelah selesai makan. Namun, penting untuk diingat bahwa aktivitas ini sebaiknya dilakukan secara santai dan tidak terlalu intens, karena olahraga berat segera setelah makan justru dapat menyebabkan ketidaknyamanan pada pencernaan.

Kebiasaan Kecil dengan Dampak Besar Menjaga kesehatan tidak selalu harus dilakukan dengan cara yang rumit. Terkadang, perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari justru memberikan dampak besar bagi tubuh. Berjalan kaki setelah makan adalah salah satu contoh kebiasaan sederhana yang dapat membantu tubuh mengelola kadar gula darah dengan lebih baik. Jika dilakukan secara rutin, kebiasaan ini dapat menjadi bagian dari gaya hidup sehat yang mudah diterapkan oleh siapa saja. Pada akhirnya, kesehatan sering kali dimulai dari langkah-langkah kecil. Dan dalam hal ini, langkah tersebut bisa benar-benar dimulai dengan beberapa langkah kaki setelah makan

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar, mengungkap adanya penurunan jumlah calon jemaah umrah Indonesia. Penurunan terjadi imbas perang antara Iran dengan Israel-AS.

Dahnil menyebut, banyak calon jemaah yang mempertimbangkan faktor keselamatan buntut adanya perang tersebut.

"Data kami memang ada penurunan ya yang berangkat, karena mempertimbangkan keselamatan dan dinamika konflik itu tadi," kata Dahnil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/3).

Menurut Dahnil, hingga saat ini pihaknya masih berupa untuk mengimbau kepada calon jemaah umrah agar menunda keberangkatan.

"Karena kan apa pun bisa terjadi, kita nggak tidak tahu eskalasi konflik di Timur Tengah seperti apa karena dinamikanya sangat dinamis dan setiap saat mengalami perubahan," jelasnya.

Kemenhaj Lakukan Pengawasan Jemaah Umrah

Kepulangan jemaah umrah pun terus dipantau oleh Kemenhaj. Staf Teknis Urusan Haji Jeddah, M. Ilham Effendy, mengatakan tim di lapangan terus melakukan pemantauan serta menjembatani komunikasi antara jemaah, maskapai, dan penyelenggara perjalanan.

“Tim di lapangan terus melakukan koordinasi dengan maskapai, penyelenggara perjalanan, serta pihak terkait untuk membantu memastikan proses pemulangan jemaah dapat berjalan sesuai jadwal penerbangan yang tersedia,” ujar Ilham beberapa waktu lalu.

Sejuah ini, total kepulangan jemaah mencapai 19.509 orang sejak 28 Februari hingga 8 Maret 2026. Pada 8 Maret tercatat 434 jemaah baru tiba di Arab Saudi dari Indonesia.

Ilham menegaskan bahwa tim akan terus melakukan pemantauan serta koordinasi dengan pihak terkait guna memastikan proses perjalanan jemaah dapat berjalan dengan baik.

“Koordinasi dan pemantauan akan terus kami lakukan bersama pihak terkait agar proses kepulangan jemaah dapat berjalan lancar sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.

Polda Lampung melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) membongkar praktik Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) atau illegal mining yang beroperasi di wilayah Kabupaten Way Kanan. Dalam penindakan tersebut, polisi mengamankan 24 orang, dengan 14 orang di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf menegaskan, pengungkapan ini dalam upaya menindak tegas praktik pertambangan ilegal yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi merusak lingkungan dan merugikan negara dalam jumlah besar.

“Dalam operasi penindakan yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Lampung pada Minggu (8/3), kami berhasil mengamankan 24 orang dari lokasi penambangan emas ilegal yang berada di lahan PTPN I Regional 7 di Kabupaten Way Kanan. Dari hasil pemeriksaan, 14 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, sementara 10 orang lainnya masih berstatus saksi dan sedang dilakukan pendalaman,” ujarnya dalam konferensi pers Selasa (10/3).

Penertiban dilakukan di tujuh titik di wilayah Kecamatan Blambangan Umpu, yang masih berada di dalam area Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan PTPN VII, di antaranya di sekitar Jalan Lintas Sumatera Sungai Betih, Desa Lembasung, Jalan Lintas Martapura KM 6 dan KM 9 Blambangan Umpu, serta beberapa titik di sekitar aliran Sungai Betih.

Dalam operasi tersebut, petugas juga mengamankan sejumlah alat berat dan peralatan tambang yang digunakan untuk aktivitas penambangan ilegal.

Barang bukti yang berhasil diamankan antara lain:

• 41 unit ekskavator (7 unit telah diamankan di Polda Lampung, 2 unit dalam perjalanan, dan 32 unit masih berada di TKP)

• 24 unit mesin dompeng/alkon

• 47 jeriken berisi bahan bakar solar

• 17 unit kendaraan roda dua

• 1 unit kendaraan roda empat

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, aktivitas penambangan ilegal tersebut diduga telah berlangsung sekitar 1,5 tahun dengan luas lahan mencapai sekitar 200 hektare.

Helfi mengungkapkan, jika dihitung dari potensi produksi emas, aktivitas ilegal tersebut menghasilkan keuntungan yang sangat besar.

“Dengan asumsi satu mesin menghasilkan lima gram emas per hari dan jumlah mesin mencapai sekitar 315 unit, maka total produksi diperkirakan mencapai 1.575 gram emas per hari. Dengan harga emas sekitar Rp 1,8 juta per gram, maka potensi pendapatan kotor dari aktivitas ilegal tersebut bisa mencapai sekitar Rp 2,8 miliar per hari atau Rp 73,7 miliar per bulan,” jelasnya.

Secara keseluruhan, potensi kerugian negara akibat praktik pertambangan ilegal tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp 1,3 triliun.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100 miliar.

Selain itu, Polda Lampung juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menghitung lebih lanjut kerugian negara serta dampak kerusakan lingkungan akibat penggunaan bahan kimia berbahaya seperti merkuri atau sianida dalam proses pengolahan emas.

Helfi menegaskan penanganan perkara ini akan terus dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal tersebut.

“Polda Lampung berkomitmen menindak tegas segala bentuk pertambangan ilegal. Kami juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas penambangan tanpa izin karena selain melanggar hukum juga merusak lingkungan,” tegasnya.

Pihaknya mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan apabila menemukan aktivitas pertambangan ilegal di wilayahnya, sebagai bentuk partisipasi bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan penegakan hukum di Provinsi Lampung.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar, menyebut pihaknya tengah mempersiapkan beragam skenario keberangkatan jemaah haji Indonesia di tengah perang yang terjadi antara Iran dengan Amerika Serikat-Israel.

Dipersiapkannya skenario ini sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang mengutamakan keselamatan jemaah.

"Jadi petunjuk Presiden, siapkan berbagai skenario. Orientasi utamanya adalah memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang akan menunaikan haji nanti bulan April," kata Dahnil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/2).

Dia memaparkan sejumlah skenario yang disiapkan pihaknya. Pertama, skenario terkait rute penerbangan yang aman.

"Keamanan penerbangannya, maka kita siapkan rute penerbangannya berubah misalnya. Kan ada, ada rute yang berbeda, misalnya lewat jalur selatan, kemudian ada lewat Afrika," ucap dia.

Kemudian, Dahnil melanjutkan, ada juga skenario penundaan keberangkatan jemaah jika konflik semakin tereskalasi.

"Nah kemudian skenarionya ya seperti COVID misalnya yang lalu, kalau kemudian membahayakan jemaah misalnya dan membahayakan keselamatan, maka skenario untuk menunda bisa jadi muncul," jelas dia.

Adapun sesuai jadwal, keberangkatan pertama jemaah haji asal Indonesia diagendakan pada pertengahan April 2026. Tahun ini total 221.000 jemaah haji Indonesia akan berangkat ke tanah suci untuk beribadah.

Pada awal 1960-an, Indonesia dan Korea Selatan berada pada titik yang hampir sama. Keduanya adalah negara miskin dengan pendapatan per kapita rendah dan struktur ekonomi yang masih agraris. Enam puluh tahun kemudian, jaraknya melebar sangat jauh. Korea Selatan telah berubah menjadi ekonomi industri maju dengan pendapatan per kapita lebih dari 30 ribu dolar AS, sementara Indonesia masih berada pada kelompok negara berpendapatan menengah dengan pendapatan per kapita sekitar 5–6 ribu dolar AS. Perbedaan ini sering dijelaskan melalui industrialisasi, pendidikan, dan teknologi. Namun perdebatan tentang masa depan Indonesia kini semakin berkaitan dengan satu faktor lain yang tidak kalah menentukan: perubahan demografi dan tekanan fiskal jangka panjang.

Perubahan tersebut digambarkan secara jelas dalam laporan OECD berjudul The Long Game: Fiscal Outlooks to 2060 Underline Need for Structural Reform. Laporan ini memproyeksikan perkembangan ekonomi dan fiskal puluhan negara hingga tahun 2060, termasuk negara berkembang besar seperti Indonesia. Dalam skenario dasar tanpa perubahan kebijakan besar, laporan tersebut memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi global akan melambat secara bertahap hingga pertengahan abad karena dua faktor utama: penuaan populasi dan perlambatan produktivitas. Kedua faktor ini akan mengurangi kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Salah satu temuan penting dalam laporan tersebut adalah bahwa pertumbuhan ekonomi dunia pada masa depan akan semakin bergantung pada produktivitas tenaga kerja, bukan lagi pada pertumbuhan jumlah pekerja. Dalam banyak negara, kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi bahkan diproyeksikan menjadi negatif setelah pertengahan abad karena populasi usia kerja mulai menurun. Hal ini berarti negara yang tidak berhasil meningkatkan produktivitas akan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi yang semakin tajam.

Indonesia termasuk negara yang berada di persimpangan tersebut. Selama enam dekade terakhir negara ini mengalami lonjakan populasi yang luar biasa. Pada awal 1960-an jumlah penduduk Indonesia sekitar 97 juta jiwa, sedangkan pada pertengahan dekade 2020-an jumlahnya mendekati 280 juta. Lonjakan ini menciptakan fenomena yang dikenal sebagai bonus demografi, yaitu ketika jumlah penduduk usia produktif jauh lebih besar dibandingkan anak-anak dan lansia. Dalam teori pembangunan ekonomi, periode ini sering dianggap sebagai kesempatan emas karena tenaga kerja yang besar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang cepat.

Namun laporan OECD tersebut juga menunjukkan bahwa keuntungan demografi tidak berlangsung selamanya. Secara global, pertumbuhan populasi usia kerja diperkirakan akan mulai melambat dan bahkan menurun di banyak negara setelah 2040. Ketika proporsi penduduk usia kerja menurun, kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi juga menurun. Dengan kata lain, negara yang gagal memanfaatkan bonus demografi sebelum fase penuaan populasi akan menghadapi perlambatan ekonomi yang sulit dihindari.

Dalam konteks Indonesia, tantangan tersebut menjadi semakin serius karena produktivitas tenaga kerja masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain di kawasan Asia. Data produktivitas tenaga kerja menunjukkan bahwa pada 2023, rata-rata pekerja Indonesia menghasilkan sekitar 14 dolar AS nilai ekonomi per jam kerja. Sebagai perbandingan, pekerja Malaysia menghasilkan sekitar 26 dolar per jam, sementara pekerja Singapura mencapai sekitar 74 dolar per jam. Artinya, dalam satu jam kerja pekerja Singapura rata-rata menghasilkan nilai ekonomi lebih dari lima kali lipat pekerja Indonesia.

Perbandingan lain juga menunjukkan kesenjangan yang sama besar. Pada tahun 2024, produktivitas tahunan per pekerja di Indonesia diperkirakan sekitar 32 ribu dolar AS, sedangkan Malaysia sekitar 77 ribu dolar, Korea Selatan lebih dari 105 ribu dolar, dan Singapura hampir 196 ribu dolar per pekerja.

Angka-angka ini menggambarkan bahwa kesenjangan kemakmuran antarnegara sebenarnya terutama berasal dari perbedaan produktivitas tenaga kerja. Dalam laporan OECD yang sama, produktivitas tenaga kerja disebut sebagai faktor utama yang menjelaskan pertumbuhan standar hidup dalam jangka panjang. Model proyeksi ekonomi yang digunakan dalam laporan tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan PDB per kapita pada akhirnya bergantung pada tiga komponen utama: efisiensi tenaga kerja, modal per pekerja, dan tingkat partisipasi kerja dalam populasi.

Perubahan demografi juga membawa konsekuensi fiskal yang sangat besar. Laporan OECD tersebut memperingatkan bahwa penuaan populasi akan meningkatkan tekanan terhadap anggaran negara karena belanja kesehatan dan pensiun cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah lansia. Tanpa reformasi kebijakan, kombinasi antara penuaan populasi dan meningkatnya biaya layanan publik akan terus menambah tekanan fiskal negara hingga 2060.

Di Indonesia tanda-tanda awal tekanan tersebut sebenarnya sudah terlihat melalui berbagai masalah yang dialami sistem jaminan sosial nasional. Program jaminan kesehatan nasional yang dikelola BPJS Kesehatan mencakup ratusan juta peserta, tetapi beberapa kali mengalami tekanan finansial karena biaya layanan kesehatan meningkat lebih cepat dibandingkan iuran peserta. Masalah ini menjadi semakin kompleks karena struktur pasar kerja Indonesia didominasi sektor informal. Sekitar setengah dari tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor informal yang tidak membayar iuran secara rutin, sehingga basis pembiayaan sistem jaminan sosial menjadi relatif sempit.

Masalah yang sama juga muncul dalam sistem pensiun. Dalam sistem pensiun modern, generasi pekerja saat ini membayar iuran yang digunakan untuk membiayai pensiun generasi sebelumnya. Sistem ini relatif stabil ketika jumlah pekerja jauh lebih besar dibandingkan jumlah lansia. Namun ketika populasi menua, keseimbangan tersebut berubah. Jumlah penerima manfaat meningkat sementara jumlah pembayar iuran relatif menurun. Di banyak negara maju kondisi ini telah memaksa pemerintah menaikkan usia pensiun atau mengurangi manfaat pensiun untuk menjaga keberlanjutan fiskal.

Semua proyeksi ini pada akhirnya mengarah pada satu kesimpulan yang tidak mudah diabaikan. Indonesia masih memiliki waktu sekitar dua hingga tiga dekade sebelum tekanan penuaan populasi benar-benar terasa. Namun jendela waktu itu akan cepat tertutup jika produktivitas tenaga kerja, kualitas pendidikan, dan struktur industri tidak berubah secara signifikan. Tanpa transformasi ekonomi yang lebih dalam, bonus demografi berisiko berubah menjadi beban fiskal ketika populasi mulai menua dan negara harus menanggung biaya kesehatan serta pensiun yang semakin besar. Masa depan Indonesia pada 2060 pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh jumlah penduduknya, tetapi oleh seberapa produktif dan seberapa siap negara ini membiayai masyarakatnya ketika mereka tidak lagi berada dalam usia kerja.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung menggandeng tokoh agama dan organisasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya imunisasi campak rubella. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan cakupan vaksinasi yang masih berada di bawah target nasional.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kota Bandung, Dadan Mulyana Kosasih, mengatakan keterlibatan tokoh agama dinilai penting untuk memberikan pemahaman yang tepat kepada masyarakat, terutama bagi kelompok yang masih ragu terhadap vaksin.

“Dinas Kesehatan sudah melakukan pertemuan, sosialisasi, dan koordinasi dengan organisasi keagamaan seperti Fatayat NU, Aisyiyah, dan PERSISTRI terkait pentingnya imunisasi,” kata Dadan, Selasa (10/3).

Menurutnya, kolaborasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat menjadi salah satu strategi untuk melawan penyebaran informasi hoaks terkait vaksin yang masih banyak beredar di media sosial.

Dadan menyebutkan, masih terdapat sebagian orang tua di Kota Bandung yang menolak imunisasi bagi anaknya karena terpengaruh informasi yang tidak benar, kekhawatiran terhadap kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI), maupun kekhawatiran terkait penyuntikan ganda.

Padahal, akses layanan imunisasi di Kota Bandung dinilai sudah sangat mudah. Layanan tersebut tersedia di berbagai fasilitas kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta, dengan ketersediaan vaksin yang mencukupi.

“Fasilitas kesehatan di Kota Bandung cukup banyak dan melayani imunisasi. Ketersediaan vaksin juga masih sesuai dengan kebutuhan,” ujarnya.

Selain menggandeng tokoh agama, Dinkes Kota Bandung juga memperkuat layanan imunisasi rutin di puskesmas dan posyandu, serta melakukan pelacakan sasaran imunisasi atau defaulter tracking untuk memastikan anak yang belum mendapatkan vaksin dapat segera dijangkau.

Program imunisasi kejar atau sweeping juga terus dilakukan, termasuk melalui kegiatan jemput bola ke sekolah maupun posyandu.

Langkah tersebut dilakukan seiring dengan adanya peningkatan kasus campak di Kota Bandung sejak awal tahun 2026. Berdasarkan data Dinkes, pada Januari hingga Februari 2026 tercatat sebanyak 194 kasus suspek campak, dengan 28 di antaranya terkonfirmasi positif.

Sementara itu, sepanjang tahun 2025 tercatat 559 kasus suspek campak, dengan 59 kasus positif.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada wilayah di Kota Bandung yang ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) karena setiap kasus yang ditemukan belum memiliki hubungan epidemiologi yang memenuhi kriteria penetapan KLB.

Dadan menambahkan, Dinkes Kota Bandung menargetkan cakupan imunisasi campak rubella mencapai 95 persen secara merata di seluruh wilayah pada tahun 2026.

Ia berharap keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksin sehingga anak-anak di Kota Bandung mendapatkan perlindungan dari penyakit campak.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering berinteraksi dengan berbagai bentuk pengaruh sosial. Ada pengaruh yang bersifat terbuka dan jujur, namun ada pula yang tersembunyi dan bersifat manipulatif. Salah satu konsep yang sering dibahas dalam konteks ini adalah dark psychology.

Istilah ini merujuk pada pemahaman mengenai teknik psikologis yang dapat digunakan untuk memengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku orang lain secara halus, sering kali tanpa mereka sadari. Meskipun sering dikaitkan dengan manipulasi dan niat buruk, memahami dark psychology juga dapat memberikan manfaat tertentu, terutama untuk melindungi diri dari manipulasi orang lain.

Pengertian Dark Psychology

Dark psychology bukanlah cabang psikologi resmi seperti psikologi klinis atau psikologi sosial. Istilah ini lebih sering digunakan dalam literatur populer untuk menggambarkan studi tentang sisi gelap perilaku manusia, khususnya yang berkaitan dengan manipulasi, persuasi tersembunyi, kontrol sosial, dan eksploitasi psikologis.

Konsep ini sering dikaitkan dengan tiga sifat kepribadian yang dikenal sebagai Dark Triad, yaitu narsisme, machiavellianisme, dan psikopati. Individu dengan tingkat tinggi pada karakteristik ini cenderung lebih manipulatif, kurang empati, dan berorientasi pada kepentingan pribadi.

Narsisme berkaitan dengan rasa superioritas dan kebutuhan akan pengakuan. Machiavellianisme merujuk pada kecenderungan menggunakan strategi manipulatif untuk mencapai tujuan. Sementara itu, psikopati berkaitan dengan kurangnya empati dan kecenderungan mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan dampak emosional terhadap orang lain.

Manipulasi dalam Dark Psychology

Manipulasi merupakan inti dari banyak teknik dalam dark psychology. Manipulasi adalah upaya memengaruhi orang lain secara tidak langsung atau tersembunyi agar mereka bertindak sesuai dengan keinginan pelaku manipulasi.

Beberapa bentuk manipulasi psikologis yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari antara lain:

1. Gaslighting

Gaslighting adalah teknik manipulasi yang membuat seseorang meragukan ingatan, persepsi, atau penilaiannya sendiri. Pelaku biasanya menyangkal fakta atau memutarbalikkan kejadian sehingga korban merasa bingung dan kehilangan kepercayaan diri.

2. Guilt Tripping

Teknik ini melibatkan penggunaan rasa bersalah untuk memengaruhi seseorang agar mengikuti keinginan pelaku. Misalnya dengan mengatakan bahwa seseorang tidak peduli atau tidak menghargai hubungan jika mereka tidak memenuhi permintaan tertentu.

3. Love Bombing

Love bombing terjadi ketika seseorang memberikan perhatian, pujian, atau kasih sayang secara berlebihan dalam waktu singkat untuk menciptakan ketergantungan emosional. Setelah hubungan terbentuk, perilaku ini sering berubah menjadi kontrol atau manipulasi.

4. Silent Treatment

Mengabaikan seseorang secara sengaja juga dapat menjadi bentuk manipulasi. Dengan tidak memberikan respons atau komunikasi, pelaku mencoba menekan korban secara emosional agar mereka merasa bersalah atau menuruti keinginan pelaku.

Teknik-teknik tersebut tidak selalu terjadi dalam bentuk yang ekstrem. Dalam banyak kasus, manipulasi muncul secara halus dalam hubungan sosial, lingkungan kerja, bahkan dalam pertemanan.

Mengapa Manipulasi Bisa Efektif

Manipulasi psikologis sering berhasil karena memanfaatkan beberapa kelemahan alami dalam cara manusia berpikir dan merespons emosi. Beberapa faktor yang membuat manipulasi efektif antara lain:

Pertama, manusia memiliki kebutuhan dasar untuk diterima secara sosial. Ketika seseorang takut ditolak atau kehilangan hubungan, mereka cenderung lebih mudah dipengaruhi.

Kedua, emosi sering kali lebih kuat daripada logika dalam pengambilan keputusan. Manipulator sering memanfaatkan emosi seperti rasa bersalah, simpati, atau ketakutan.

Ketiga, banyak orang memiliki kecenderungan untuk mempercayai orang lain secara alami. Kepercayaan ini penting dalam hubungan sosial, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh individu yang berniat manipulatif.

Dampak Negatif Dark Psychology

Ketika digunakan secara tidak etis, teknik dalam dark psychology dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Korban manipulasi sering mengalami penurunan kepercayaan diri, kebingungan emosional, dan stres psikologis. Dalam hubungan jangka panjang, manipulasi dapat merusak kesehatan mental dan membuat seseorang merasa kehilangan kendali atas kehidupannya.

Manipulasi juga dapat merusak hubungan sosial. Ketika kepercayaan hilang, hubungan interpersonal menjadi sulit dipertahankan. Dalam konteks organisasi atau tempat kerja, perilaku manipulatif dapat menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan penuh konflik.

Sisi Positif Memahami Dark Psychology

Meskipun memiliki konotasi negatif, mempelajari dark psychology sebenarnya dapat memberikan beberapa manfaat penting. Kuncinya terletak pada bagaimana pengetahuan tersebut digunakan.

1. Melindungi Diri dari Manipulasi

Dengan memahami teknik manipulasi, seseorang dapat lebih mudah mengenali tanda-tanda ketika mereka sedang dipengaruhi secara tidak sehat. Kesadaran ini membantu individu menetapkan batasan yang jelas dalam hubungan sosial.

2. Meningkatkan Kesadaran Sosial

Pengetahuan tentang dark psychology dapat membantu seseorang memahami dinamika kekuasaan dalam interaksi sosial. Hal ini penting terutama dalam lingkungan profesional, di mana pengaruh dan persuasi sering terjadi.

3. Mengembangkan Kemampuan Persuasi yang Etis

Tidak semua bentuk pengaruh bersifat negatif. Dalam banyak situasi, kemampuan memengaruhi orang lain secara etis justru sangat penting, misalnya dalam pendidikan, kepemimpinan, atau komunikasi publik. Dengan memahami bagaimana manipulasi bekerja, seseorang juga dapat belajar menggunakan teknik komunikasi yang lebih efektif tanpa merugikan orang lain.

4. Memahami Kompleksitas Perilaku Manusia

Dark psychology juga memberikan wawasan tentang sisi kompleks dari sifat manusia. Tidak semua perilaku manipulatif muncul dari niat jahat; kadang-kadang perilaku tersebut dipengaruhi oleh pengalaman hidup, kebutuhan psikologis, atau mekanisme pertahanan diri.

Menggunakan Pengetahuan Secara Bertanggung Jawab

Memahami dark psychology seharusnya tidak berarti mempelajari cara mengeksploitasi orang lain. Sebaliknya, pengetahuan ini sebaiknya digunakan untuk meningkatkan kesadaran diri dan membangun hubungan yang lebih sehat.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan kemampuan berpikir kritis, memperkuat batasan pribadi, dan membangun komunikasi yang terbuka. Selain itu, penting juga untuk mengembangkan empati dan menghargai perspektif orang lain dalam setiap interaksi sosial.

Pada akhirnya, dark psychology mengingatkan kita bahwa kekuatan pengaruh psikologis dapat digunakan dengan dua cara: untuk memanipulasi atau untuk memahami. Pilihan tersebut bergantung pada nilai dan tanggung jawab individu yang menggunakan pengetahuan tersebut.

Kesimpulan

Dark psychology menggambarkan sisi gelap dari dinamika psikologis manusia, terutama yang berkaitan dengan manipulasi dan kontrol sosial. Teknik seperti gaslighting, guilt tripping, dan love bombing menunjukkan bagaimana emosi dan persepsi dapat dimanfaatkan untuk memengaruhi orang lain.

Namun, memahami dark psychology tidak selalu berdampak negatif. Pengetahuan ini justru dapat membantu seseorang mengenali manipulasi, melindungi diri, serta meningkatkan kesadaran terhadap dinamika hubungan sosial. Ketika digunakan secara bertanggung jawab, pemahaman tentang dark psychology dapat menjadi alat penting untuk membangun interaksi yang lebih sehat dan sadar dalam kehidupan sehari-hari.

Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkap kondisi di Iran berjalan normal meskipun perang tengah terjadi. Hal itu disampaikannya saat mendampingi kepulangan 22 warga negara Indonesia dari Iran yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Selasa (10/3).

"Sebenarnya situasinya itu relatif under control. Kemudian masyarakat juga banyak yang masih melakukan kegiatan-kegiatan normal seperti biasa," ucap Sugiono.

Kondisi tersebut dibenarkan oleh Hukkam (25), salah satu WNI yang pulang dari Iran. Ia menyebutkan jalanan di Kota Teheran berlangsung normal, bahkan cenderung ramai.

"Untuk jalanan di ibu kota sendiri, di Kota Teheran, saat saya masih di sana itu masih normal. Dan ketika dari meeting point menuju ke bandara itu terbilang cukup ramai," ungkap Hukkam.

Hukkam mengungkapkan pasokan pangan di sana terbilang aman dan toko-toko beroperasi seperti biasanya. Bahkan, kata Hukkam, masyarakat di sana mengupayakan agar pasokan pangan tetap terjaga.

"Untuk bahan sembako itu masih terbilang cukup aman. Terutama toko-toko seperti toko kelontong, warung-warung, itu masih buka. Masih operasional, masih buka sampai jam 11 malam," tutur Hukkam.

"Mereka masih mengutamakan rakyat Iran, apalagi warga negara asing seperti kami cukup dekat dengan warung kelontong yang ada di asrama. Memang mereka mengupayakan agar terjaga lah sembako-sembako seperti beras, minyak, telur, dan lain-lain," sambungnya.

Dengan demikian, Hukkam menegaskan tidak terjadi kelangkaan pasokan pangan. Bahkan sebagai warga negara asing, ia mengaku akses terhadap pangan justru mudah.

"Gampang, mudah. Karena memang di sana itu untuk warga negara asing sangat welcome. Dipermudah lah karena memang kekerabatan antara Indonesia dan Iran cukup solid," ungkap Hukkam.

Libur Nasional Saat Khamenei Wafat

Meski begitu, libur nasional di Iran sempat diberlakukan pada Sabtu (1/3) setelah wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Salah satu WNI dari Iran lainnya, Jawad (26), mengatakan Iran memberlakukan tujuh hari libur nasional dan 40 hari masa berkabung.

"Pada tanggal 1 Maret dini hari, ketika Amerika dan Israel menewaskan pemimpin tertinggi Islam Iran yaitu Ayatollah Ali Khamenei, pemerintah Iran memutuskan untuk menyatakan tujuh hari libur nasional dan 40 hari berduka," ungkap Jawad.

Ketika libur nasional terjadi, Jawad mengatakan semua bank dan sekolah di Iran tidak beroperasi alias tutup.

"Sebenarnya kondisinya karena memang libur, libur nasional, bank-bank, sekolah semuanya tutup," ucap Jawad.

Internet Terbatas

Selain itu, Jawad juga menceritakan akses internet internasional dibatasi oleh pemerintah Iran ketika perang terjadi. Hal itu terjadi sejak Sabtu (28/2) saat serangan pertama kali terjadi di Iran.

"Sejak serangan pertama pada tanggal 28 Februari pada pukul 10 pagi, pemerintah Iran sudah memutus jaringan internet internasional," kata Jawad.

Akses internet internasional yang dimaksud, kata Jawad, berkaitan dengan aplikasi buatan non-Iran. Dengan begitu, komunikasi Jawad sempat terbatas dengan keluarga di Indonesia.

"Aplikasi-aplikasi buatan non-Iran seperti WhatsApp, Telegram, Facebook, dan lain sebagainya sudah diputus. Jadi kami untuk memberi kabar ke Indonesia sangat terbatas," tutur Jawad.

Tajammu Bermunculan di Iran

Namun, Jawad menceritakan situasi perang, khususnya setelah wafatnya Khamenei, justru membuat masyarakat Iran aktif membuat perkumpulan berupa aksi massa. Dalam istilah di sana, Jawad menyebutnya sebagai tajammu.

"Jadi semakin ada yang syahid, semakin ada yang perang, semakin ditembak, semakin ditonjok, masyarakat Iran semakin membabi buta untuk melakukan perkumpulan, meneriakkan slogan-slogan mereka," kata Jawad.

Bahkan Jawad mengatakan di Kota Teheran yang merupakan salah satu titik sasaran utama penyerangan justru terdapat tajammu yang lebih masif dibandingkan kota-kota lain.

"Walaupun sebenarnya kota yang berdampak perang seperti di Teheran, itu sama, tajammu-nya, perkumpulannya bahkan lebih besar daripada kota-kota lain," ucap Jawad.

Jawad pun menjelaskan lebih rinci mengenai tajammu yang terjadi di sana. Informasi tersebut ia ketahui sebab ia bersama istrinya sempat mengikuti tajammu.

"Di sana tuh banyak sekali bundaran-bundaran atau perempatan-perempatan yang menjadi titik kumpul. Jadi mereka berkumpul di satu titik tempat tersebut, ada satu orang yang misalnya orasi segala macam, meneriakkan yaitu tadi keberanian mereka, ketidaktakutan mereka dan segala macam," jelas Jawad.

Warga terdampak banjir di Periuk, Kota Tangerang, masih mengungsi di lokasi pengungsian pada Selasa (10/3).

Dikutip dari Antara, berdasarkan data BPBD Kota Tangerang, sebanyak 13.410 jiwa terdampak banjir dan 5.786 warga terpaksa mengungsi ke sejumlah tempat pengungsian di wilayah Kecamatan Periuk.

Masjid menjadi salah salatu lokasi pengungsian warga untuk beristirahat. Dapur umum juga didirikan untuk memenuhi kebutuhan bagi warga yang mengungsi.